Gaji ke-13 untuk PPPK tahun 2026 telah dipastikan oleh Pemerintah melalui PP No. 9/2026, sehingga pegawai kontrak ini berhak menerima tunjangan serupa PNS, termasuk komponen gaji pokok, tunjangan melekat, dan tunjangan kinerja.
PPPK dan Hak Gaji Ke-13
Menurut Pasal 1 PP No. 9/2026, PPPK adalah tenaga kerja yang diangkat dengan perjanjian kerja untuk melaksanakan tugas pemerintahan. Meskipun berstatus kontrak, PPPK termasuk dalam kategori Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana diatur Pasal 3 ayat (1), yang mencakup PNS, PPPK, TNI, Polri, dan Pejabat Negara.
Dasar Hukum Penerimaan Gaji Ke-13
Pasal 2 PP No. 9/2026 menyebutkan bahwa gaji ke-13 diberikan kepada semua aparatur negara. Karena PPPK disebut secara eksplisit dalam Pasal 3, mereka wajib menerima gaji ke-13 pada tahun 2026.
Komponen Gaji Ke-13 PPPK
Komponen yang menjadi dasar perhitungan gaji ke-13 bagi PPPK meliputi:
- Gaji pokok
- Tunjangan melekat
- Tunjangan kinerja sebesar 100 % (untuk ASN pusat, TNI, Polri, dan hakim)
Untuk ASN daerah, termasuk PPPK daerah, besaran tunjangan dapat disesuaikan dengan kemampuan fiskal masing‑masing daerah.
Besaran Gaji Ke-13 Berdasarkan Golongan
Berikut nilai dasar gaji PPPK yang dijadikan acuan perhitungan gaji ke-13:
- Golongan I (0 tahun): Rp 1.938.500
- Golongan II (3 tahun): Rp 2.116.900
- Golongan III (3 tahun): Rp 2.206.500
- Golongan IV (3 tahun): Rp 2.299.800
- Golongan V (0 tahun): Rp 2.511.500
- Golongan VI (3 tahun): Rp 2.742.800
- Golongan VII (3 tahun): Rp 2.858.800
- Golongan VIII (3 tahun): Rp 2.979.700
- Golongan IX (0 tahun): Rp 3.203.600
- Golongan X (0 tahun): Rp 3.339.100
- Golongan XI (0 tahun): Rp 3.480.300
- Golongan XII (0 tahun): Rp 3.627.500
- Golongan XIII (0 tahun): Rp 3.781.000
- Golongan XIV (0 tahun): Rp 3.940.900
- Golongan XV (0 tahun): Rp 4.107.600
- Golongan XVI (0 tahun): Rp 4.281.400
- Golongan XVII (0 tahun): Rp 4.462.500
Nilai tersebut kemudian ditambah dengan tunjangan yang berlaku, sehingga total gaji ke-13 dapat bervariasi, terutama untuk PPPK yang bekerja di instansi daerah dengan anggaran berbeda.
Penutup
Dengan adanya PP No. 9/2026, hak PPPK atas gaji ke-13 tahun 2026 menjadi jelas dan setara dengan PNS. Kebijakan ini tidak hanya menghargai kinerja, tetapi juga membantu memenuhi kebutuhan finansial ASN menjelang periode penting seperti hari raya dan tahun ajaran baru.
